Palu Menuju Kota Modern : Antara Proses Transformasi dan Tantangan Sosial yang Terkelola
Redaksi
April 11, 2026 12:50 pm
.
5 min read
Serial Diskusi Hadianto Rasyid (2)
oleh : Yahdi Basma
Narasi yang menyebut Kota Palu “sekadar dipoles” dan gagal secara sosial, ditulis oleh Febry Tri Haryadi di laman filesulawesi.com yang terbit hari ini, 11 April 2026, perlu saya bantah sakide — sekalian lewat Serial Diskusi HR bagian ke-2 ini — dengan 2 (dua) alasan yang saya sampaikan di ujung tulisan. Mari kita dudukkan secara objektif dan proporsional.
Pembangunan “menuju” kota modern bukanlah produk instan, melainkan proses transformasi bertahap yang justru sedang berlangsung di bawah kepemimpinan Wali Kota Palu Hadianto Rasyid.
Alih-alih menutup mata terhadap problem sosial, Pemerintah Kota Palu saat ini justru berada dalam fase mengurai masalah klasik perkotaan secara simultan dengan pembangunan infrastruktur.
MODERNISASI KOTA: BUKAN KOSMETIK, TAPI FONDASI SISTEMIK
Transformasi wajah Palu melalui penataan trotoar, penguatan transportasi publik, revitalisasi puluhan ruang terbuka, hingga pengembangan pusat ekonomi baru inklusi tata kelola sampah, bukan sekadar estetika.
Ini adalah: rekayasa ruang kota (urban restructuring), intervensi mobilitas publik (public transport reform) dan stimulus ekonomi berbasis kawasan.
Kebijakan seperti Bus Trans Palu dan penataan kawasan kuliner bukan hanya simbol, tetapi instrumen:
- mengurangi ketimpangan akses;
- menumbuhkan ekonomi mikro;
- menggeser pola aktivitas masyarakat ke sektor formal.
Dengan kata lain, modernisasi Palu sedang bergerak dari “city beautification” menuju “city functionality.”
PEKERJA ANAK & KEMISKINAN: MASALAH LAMA, BUKAN PRODUK PEMERINTAHAN SEKARANG
Berita Terkait:
Opini di filesulawesi.com tersebut yang bilang, fenomena pekerja anak sebagai “kegagalan pemerintah saat ini” adalah simplifikasi yang problematik.
Faktanya:
- Kemiskinan Kota Palu berada di angka 5,94% (Maret 2024);
- Pengangguran terbuka sekitar 5,59% (Agustus 2025).
Angka ini menunjukkan data yang relatif terkendali dibanding banyak kota lain di Indonesia Timur.
Fenomena pekerja anak di ruang publik lebih sebagai residual effect dari kemiskinan struktural pascabencana 2018, bukan fenomena yang muncul tetiba dalam 1–2 tahun terakhir.
Yang perlu dicatat, Pemkot saat ini mulai menggeser pendekatan dari penertiban ke –> intervensi sosial, melalui:
- program pemberdayaan UMKM keluarga;
- integrasi bantuan sosial;
- penguatan peran Dinas Sosial dan PPA.
ODGJ, GELANDANGAN, PENGEMIS: INDIKATOR KOTA HIDUP, BUKAN KOTA GAGAL
Keberadaan ODGJ dan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) di ruang publik sering dijadikan indikator kegagalan. Ini keliru secara konseptual.
Dalam studi urban, Kota yang berkembang justru menarik mobilitas penduduk rentan. Fenomena ini disebut urban pull effect. Artinya, Palu sedang menjadi pusat gravitasi ekonomi baru di Sulteng, sehingga menarik kelompok marginal dari wilayah sekitar.
Maka yang menjadi ukuran bukan “ada atau tidak ada” nya kelompok rentan tersebut, tetapi, apakah ada sistem penanganan, apakah ada rehabilitasi, dan apakah ada integrasi layanan sosial.
Dan di titik ini, Palu sedang berproses, bukan stagnan. Bisa tengok program prioritas Dinas Sosial. Bahkan, maaf, kemarin malam 09/4/2026 saya tahu persis — dari sumber valid — Satpol PP Palu bahkan sedang “sweeping” dan beri edukasi kepada belasan wanita tuna susila di suatu “area remang-remang”. Apapun itu, kelompok ini juga segmen rentan kategori PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) harus diurus oleh Negara, dan Pemkot Palu hadir disitu.
Berita Terkait:
KRIMINALITAS & NARKOTIKA: TREN NASIONAL, DITANGANI MULTI-SEKTOR
Data yang menyebut peningkatan kriminalitas hingga ±2.458 kasus pada 2023 perlu dibaca hati-hati.
Kenaikan angka kriminalitas, tidak selalu berarti peningkatan kejahatan murni, sebab bisa juga berarti peningkatan pelaporan dan kinerja aparat.
Hal yang sama berlaku pada kasus narkotika: 110 kasus sepanjang 2025, dan 31 kasus triwulan awal 2026.
Ini menunjukkan bahwa Penegakan hukum berjalan aktif, bukan pembiaran.
Pemkot dalam hal ini tentu tidak bisa bekerja sendiri. Wali Kota telah mendorong pendekatan hulu melalui: edukasi generasi muda, penguatan aktivitas ekonomi dan revitalisasi ruang publik sebagai ruang sosial sehat.
PEMBANGUNAN PALU: PARADOKS YANG WAJAR DALAM FASE TRANSISI
Setiap kota yang bertumbuh akan mengalami apa yang disebut Urban Development Paradox. Dimana, infrastruktur tumbuh lebih cepat, sementara masalah sosial beradaptasi lebih lambat. Ini juga terjadi di Makassar, Surabaya bahkan Jakarta.
Maka, melihat Palu hanya dari sisi problem sosial tanpa membaca arah kebijakan adalah analisis yang parsial.
KESIMPULAN: PALU SEDANG BERGERAK, BUKAN BERPURA-PURA
Berita Terkait:
Menilai Palu hari ini harus gunakan 2 (dua) lensa sekaligus:
- Lensa progres (apa yang sudah dicapai); dan
- Lensa proses (apa yang sedang dibenahi).
Kalau antum coba JJS (jalan jalan sore), fakta yang tidak terbantahkan pasti didapati depan mata, (1) infrastruktur kota bergerak maju;
(2) sistem transportasi mulai terbentuk; (3) aktivitas ekonomi bergeliat; (4) ruang publik semakin hidup. Saya pernah sekali malam mingguan ke area Balaikota Palu, bahkan tersesat, saking tumpah ruahnya manusia di titik wisata kuliner disitu. Besok subuh, saya lewati lagi area yang sama, sudah licin bersih tanpa 1 biji tissu dan puntung rokok. Sudah mampir di situkah?
Terakhir, saya janji di atas, sampaikan 2 alasan. Seperti juga kebanyakan aktivis, saya pun, diseparuh hidup ini hingga kini dan hingga mati kelak, bermimpi agar Negeri ini harus dipimpin seorang Demokratik Sejati, ia yang menghormati perbedaan, sembari tajam fokus pada tujuan kemaslahatan rakyat.
Maka 2 (dua) alasan saya interes untuk “segera” counter materi tulisan di laman tersebut, yakni :
- Palu bukan kota yang gagal. Palu adalah kota yang sedang bekerja. Dalam logika pembangunan, Kota yang bekerja selalu tampak “berisik”, karena di dalamnya ada gesek dan gerak dari 2 (dua) sumbu yang kadang tabrakan, yakni leadership yang demokratis di atas, dan perubahan yang sedang berlangsung di bawah.
- Fungsi komunikasi publik pemerintahan, tentu butuh Media Partner yang profesional, dan setahu saya, filesulawesi.com adalah salah satunya, setidaknya hingga tulisan ini saya tayang, Bagian Kominfo Pemkot Palu, kan tidak pernah memutus kemitraan dengan Owner laman online ini? Alasan ke-2 ini membuktikan, bahwa alasan ke-1 di atas terkonfirmasi benar. Kita sedang dipimpin oleh Sang Demokratik Sejati, Hadianto Rasyid.
Petobo, 11-04-2026, 19.30 Wita.**
Berita Terkait:
