YLK Sulteng Apresiasi Pemkot Palu Gelar Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen
Redaksi
Oktober 20, 2026 9:54 am
.
4 min read
PALU – Yayasan Lembaga Konsumen ( YLK) Sulteng di Fasilitasi Pemerintah Kota Palu menggelar kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertempat di Auditorium Kantor Wali Kota Palu, Selasa (20/10)
Kegiatan yang dibuka Sekretaris Daerah Kota Palu Irmayanti Pettalolo itu mengangkat tema dalam rangka Meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Palu itu dihadiri perwakilan Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia Perwakilan Sulteng serta Para Lurah Se-Kota Palu
Ketua YLK Sulteng Salman Hadiyanto yang Tampil sebagai Pemateri Utama di kegiatan tersebut mengatakan bahwa terkait pelaksanaan Sosialisasi UU Perlindungan Konsumen tersebut pihaknya sangat berterima kasih dan mengapresiasi Pemkot Palu dan melaksanakan kegiatan yang di maksud
” Alhamdulillah, Kami mengapresiasi Pemkot Palu yang telah memfasilitasi Kegiatan ini, sejak YLK Sulteng berdiri tahun 1997 ini adalah Kali pertama dilaksanakannya Sosialisasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dibuat oleh Pemerintah Kota Palu yang pesertanya juga adalah ASN Pemkot Palu,”ucap Salman
Dia mengaku bahwa sejauh ini Pihak YLK melaksanakan kegiatan sosialisasi seperti ini kebanyakan dengan melibatkan Pelaku Usaha dan Perguruan tinggi
Mengawali materinya Salman mengajak kepada semua peserta untuk selalu teliti dalam berbelanja baik itu di swalayan ,kios, serta pada media sosial yang ada
“Konsumen harus benar benar teliti sebelum membeli, dan memastikan bahwa harga produk yang mau dibeli itu tertera jelas pada produknya, dalam hal ini pelaku usaha harus transparan dalam mencantumkan harga produk yang dijual pada rak atau etalasenya harga harus tertera dan sesuai dengan harga yang ada pada kasir, jika konsumen menemukan adanya perbedaan harga antara yang di produk dengan dikasir maka konsumen diharapkan segera melapor, harga yang dipakai adalah harga yang tertera pada produk”kata Salman
Menurutnya pihak YLK tegas meminta kepada pelaku usaha untuk mencantumkan harga pada Produknya
“Kalau konsumen menemukan hal tersebut maka segera lapor ke Perindag ,YLK atau BPSK Kota Palu”terangnya
Kemudian pihak BPSK akan menyurati Pelaku Usaha yang terlapor, kalau memang terbukti melanggar maka prkaku usaha bisa dikenakan hukuman penjara dengan ancaman 5 Tahun Penjara serta denda Rp.2 miliar.
Kesempatan sama, Sekkot Palu Irmayanti menyampaikan apresiasi kepada Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Palu yang telah menginisiasi kegiatan tersebut sebagai upaya meningkatkan pemahaman ASN mengenai perlindungan konsumen sekaligus memperkuat literasi dan inklusi keuangan.
Berita Terkait:
Menurutnya, perkembangan layanan keuangan saat ini memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat.
Namun, di sisi lain, perkembangan tersebut juga menghadirkan sejumlah risiko, seperti penipuan, investasi ilegal, pinjaman online ilegal, hingga penyalahgunaan data pribadi.
Oleh karena itu,Sekkot Irma menekankan pentingnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai konsumen serta kecermatan dalam memilih dan menggunakan berbagai produk maupun layanan keuangan.
“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan penting dalam melindungi hak konsumen dan mendorong transaksi yang adil serta bertanggung jawab,” ujarnya
Dirinya juga mengingatkan bahwa ASN tidak hanya dituntut profesional dalam menjalankan tugas pemerintahan, tetapi harus mampu menjadi teladan dalam menerapkan perilaku keuangan yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab.
Lebih lanjut Menurutnya, peningkatan literasi keuangan harus dimulai dari diri sendiri sebelum kemudian disampaikan kepada masyarakat luas.
“Jangan sampai kita mengajak masyarakat untuk cerdas secara finansial, tetapi belum menerapkannya dalam kehidupan sendiri,” tegasnya.
Irmayanti berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Palu mampu mengelola keuangan secara bijak, menghindari praktik keuangan yang merugikan, menjaga keamanan data pribadi, serta memastikan legalitas layanan keuangan sebelum menggunakannya.
Pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan tersebut, lanjut Sekda, diharapkan tidak hanya menjadi pemahaman pribadi, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dibagikan kepada keluarga, rekan kerja, serta masyarakat.bebernya
Selain itu Sekkot berharap kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan kesadaran ASN mengenai pentingnya perlindungan konsumen sekaligus mendorong mereka menjadi agen edukasi keuangan dalam mewujudkan masyarakat Kota Palu yang cerdas secara finansial, waspada, dan terlindungi.
Kepada TPAKD Kota Palu dan seluruh pemangku kepentingan, Sekkot turut mengharapkan agar sinergi dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab terus diperkuat.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Palu berharap peningkatan literasi dan inklusi keuangan dapat berjalan seiring dengan penguatan perlindungan konsumen, sehingga ASN maupun masyarakat semakin mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat dan terhindar dari berbagai praktik keuangan yang merugikan.(Yadi)