Wawali : Penanganan Stunting harus dilakukan secara Terpadu
Redaksi
Maret 18, 2025 7:16 am
.
3 min read
PALU – Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin, SE.,M.A.P, resmi membuka kegiatan Rembuk Stunting tingkat Kota Palu tahun 2025 yang dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu bertempat di Ruang Rapat Bantaya, Kantor Wali Kota Palu, Selasa (18/3).
Dalam sambutannya Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhidin,SE.,M.A.P mengatakan bahwa rembuk stunting ini bertujuan untuk memastikan rencana intervensi pencegahan dan penurunan stunting dapat dilakukan secara terintegrasi.
Upaya ini melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas layanan kesehatan dan gizi, serta berbagai sektor non-pemerintah dan masyarakat.
“Penurunan angka stunting merupakan bagian dari arus utama pembangunan Kota Palu. Oleh karena itu, setiap OPD harus mengambil peran dalam pencegahan dan penanggulangan stunting,” ujar Imelda
Dirinya juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan penurunan stunting tahun 2026.
Menurutnya, pencegahan dan penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dikerjakan secara terpadu dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palu, Drs. Arfan, M.Si, menyampaikan bahwa berbagai stakeholder telah berkontribusi dalam penurunan angka stunting dari tahun ke tahun.
Berkat kerja sama tersebut, prevalensi stunting di Kota Palu terus mengalami penurunan, bahkan Kota Palu telah menerima penghargaan atas keberhasilannya dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting.
Dalam kesempatan ini, Arfan juga menjelaskan tentang delapan konvergensi dalam penanganan dan pencegahan stunting, di mana rembuk stunting menjadi langkah awal untuk menyusun perencanaan dan intervensi yang lebih efektif di wilayah Kota Palu.
Selain itu Arfan juga mengapresiasi kinerja dari sejumlah OPD yang telah mengintervensi sekaitan dengan pencegahan dan penurunan angka stunting
Menurut Arfan OPD telah melakukan intervensi terhadap keluarga beresiko sakit dengan memanfaatkan laha pekarangan warga
“Dalam hal ini kita juga mengapresiasi kepada dinas pertanian yang telah melaksanakan program dengan memanfaatkan lahan pekarangan warga untuk menanam sayur sayuran dan buah buahan”jelasnya.
Selanjutnya Arfan juga berterima kasih kepada Dinas Perkim dan PU kota Palu yang juga telah mengintervensi dengan mendorong program pengadaan jaringan air minum yang dan sanitasi yang sehat.
“Dinas Sosial juga cukup berperan dan telah mengintervensi stunting di kota Palu melalui bantuan sosial yang di lakukan”ujarnya
Arfan menambahkan bahwa jika melihat locus lokasi yang akan diprioritaskan itu ada terbagi 3 kategori yakni kelurahan yang angka stunting berwarn merah dalam arti angka stunting di setiap tahunnya itu naik.
“Jadi berdasarkan data kelurahan kelurahan yang angka stuntingnya naik itu akan menjadi prioritas kita kedepan”bebernya
Kemudian tambah arfan ada kelurahan yang lampu kuning yang perlu juga di waspadai dan dalikukanbpenanganan secara bersama
Berita Terkait:
” Dan yang ketiga adalah kelurahan yang kategori lampu Hijau inilah yang harus kita pertahankan”ujarnya
Menurut Arfan Kalau melihat Graficknya tahun 2023 yang lampu hijau itu ada 6 kelurahan dan angka yang lampu hijau ini naik terus hingga 11 kelurahan.
“Kita berharap untuk kelurahan yang sudah lampu hijau ini akan tetap bertahan, dan bahkan yang lampu kuning atau merah itu akan naik sehingga angka penurunan stunting di kota Palu dapat terus kita tekan”ujarnya.
Diharapkan melalui rembuk stunting ini, komitmen bersama dalam mempercepat penurunan angka stunting di Kota Palu dapat semakin diperkuat, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh sehat dan berkualitas.
Rembuk Stunting kali ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama dalam penanganan Stunting oleh Pemerintah Kota Palu bersama stakeholder lainnya.
Kegiatan rembuk stunting ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Rektor Universitas Tadulako, perwakilan Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, BKKBN Provinsi, OPD lingkup Pemerintah Kota Palu,Forum CSR Palu, Baznas, Alfamidi, Sikola mombine, serta stakeholder non-pemerintah dan masyarakat lainnya.
(HI)
